JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas soal korupsi di tingkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dia menyebut kalau korupsi ini sebenarnya bisa ditekan jika kesejahteraan mereka dipenuhi.
Menurutnya, hal ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju.
Jika kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, maka PNS akan mengurungkan niat untuk bermain kotor.
BACA JUGA:Gaji PNS di Bawah Rp5 Juta, Tjahjo: Peningkatan Kesejahteraan Bertahap
"Gaji dipikirkan, THP (Take Home Pay)-nya cukup, basic needs-nya cukup, baik gaji maupun tunjangan lain. Untuk cicil rumah, kendaraan, bisa nabung untuk liburan, ngapain lagi kita harus aneh-aneh," ujar Tito dalam Rakornas Keuangan Daerah 2022, Kamis (2/6/2022).
Tito bercerita pengalamannya sekolah di New Zealand dan mengamati perilaku korupsi di sana.
Di negara tersebut, sekali warganya korupsi maka tidak bisa menikmati apapun fasilitas yang diberikan untuk masyarakat. Di mana fasilitas itu mulai dari taman hingga pusat perbelanjaan.
Dia menjelaskan kejahatan tidak akan membayar apapun alias hanya membuat pelakunya kehilangan semua yang dimiliki.
"Tapi jadinya crime does pay ketika kesejahteraan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan cari-cari dan menghitung keuntungannya," ucapnya.
BACA JUGA:Soal Gaji, CPNS: Sebenarnya Kaget karena Banyak Ekspektasi Gaji Besar
Tito yakin, seluruh manusia termasuk PNS ingin berlaku baik dan bersih.
Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan mereka jadi salah satu cara menekan perilaku buruk tersebut.
"Kalau mau membuat ASN tidak korupsi, maka penuhi kesejahteraannya. Tapi, kalau sudah dipenuhi belum tentu dia ngga korupsi juga. Tapi setidaknya, kalau tidak dipenuhi, susah diharapkan dia akan bersih," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)