Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 Dimulai, Ini Agenda Prioritas yang Dibahas

BALI - Pertemuan ketiga Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 dimulai hari ini, Rabu (13/7/2022) di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan jalur keuangan (finance track) yang telah dilaksanakan sejak 11 Juni 2022 hingga 17 Juli 2022.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Dian Lestari mengatakan, Presidensi Indonesia memiliki sejumlah agenda prioritas terutama yang dibahas hari ini. Para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G202 akan membahas tujuh prioritas utama.

"Apa yang akan kita bahas besok? Para menteri akan membahas ada tujuh agenda. Pertama, ekonomi global dan risiko-risikonya, bagaimana mengatasi masalah perekonomian agar mencapai kondisi sesuai yang diharapkan," kata dia di Nusa Dua Bali.

Agenda kedua adalah masalah kesehatan global. Salah satu inisiatif yang sudah dihasilkan dalam pertemuan bersama Presidensi G20 Indonesia adalah pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Pembiayaan Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Respon (PPR) Pandemi.

Kemudian mengenai arsitektur keuangan internasional. Dian menjelaskan, fokus pembahasan ini adalah bagaimana nantinya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memberdayakan serta mengoptimalkan upaya negara-negara untuk bangkit dari kondisi saat ini maupun tantangan lain, seperti perubahan iklim.

"Keempat, financial sector issue, yaitu untuk memastikan transformasi digital yang memang diperlukan bagi perekonomian pascapandemi, model transaksi maupun kegiatan ekonomi masyarakat dalam kondisi kemarin dan kita perkirakan akan menjadi semacam engine yang bisa menggerakkan ekonomi," ungkapnya.

Selanjutnya, prioritas yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah masalah sustainable finance untuk mendukung pemulihan dari pandemi. Ia menyebut, perekonomian berkelanjutan dan berorientasi lingkungan atau rendah karbon membutuh pendanaan melalui instrumen berkelanjutan.

Adapun agenda keenam yang dibahas adalah mengenai infrastruktur. Selama pandemi covid-19, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terganggu akibat adanya peralihan prioritas anggaran maupun keputusan investor untuk wait and see, sehingga perlu pembahasan agar juga dapat mendukung pemulihan ekonomi.

"Ketujuh, internasional taxation. Ini bagaimana bisa mengimplementasi dengan baik pemerataan hak pemajakan di setiap negara, karena kita tahu ada negara yang membuat rendah tarif pajaknya, akhirnya tidak kondusif bagi kebutuhan negara memobilisasi revenue dalam kondisi saat ini," jelas dia.

Selain ketujuh pembahasan di atas, Dian menambahkan, fokus lain yang juga akan dibahas adalah masalah ketahanan pangan (food security).

Agenda ini dibahas karena saat ini dunia sedang menghadapi tantangan kenaikan harga pangan akibat situasi geopolitik maupun gangguan rantai pasok.

"Kita merespons kondisi global saat ini, kita akan mendapatkan masukkan apa tantangan yang akan kita hadapi, apakah masalah produksi? Gangguan pada rantai pasok global? Karena Ukraina dan Rusia merupakan produsen utama gandum dan produk turunannya. Termasuk isu perdagangan seperti kebijakan larangan ekspor," beber dia.

(Taufik Fajar)