Bikin Ekonomi Dunia Lesu, G20 Minta Perang Rusia dan Ukraina Diakhiri

BALI - Hampir seluruh negara G20 sepakat bahwa Perang Rusia dengan Ukraina membuat ekonomi dunia melambat. Namun Rusia mengklaim, ekonomi melambat karena sanksi yang diberikan kepada negaranya.

Melansir rangkuman hasil rapat FMCBG, dua hal yang tidak disepakati tersebut yakni, pertama berupa pemulihan ekonomi yang diakibatkan perang Rusia melawan Ukraina. Hampir seluruh anggota G20 sepakat bahwa ekonomi global melambat imbas perang. Sayangnya Rusia justru menyatakan pandangan bahwa sanksi Barat menambah tantangan global.

"Banyak anggota sepakat bahwa pemulihan ekonomi global telah melambat dan menghadapi kemunduran besar sebagai akibat dari perang Rusia melawan Ukraina, yang dikecam keras, dan menyerukan diakhirinya perang," tulis pernyataan G20, Minggu (17/7/2022).

Baca Juga: Debat Panas Pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G20, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Salah satu anggota menyatakan pandangan bahwa sanksi tersebut menambah tantangan yang ada. Anggota mencatat bahwa tantangan yang ada telah diperburuk, termasuk ketidaksesuaian pasokan-permintaan, gangguan pasokan, dan peningkatan harga komoditas dan energi, yang telah menambah tekanan inflasi yang meningkat dan berkontribusi pada peningkatan risiko kerawanan pangan.

Kemudian banyak anggota mencatat pentingnya tindakan lanjutan terhadap perubahan iklim, serta mengatasi kerentanan utang. Beberapa anggota menyambut baik catatan Presidensi G20 tentang penetapan kebijakan untuk mendukung pemulihan dan mengatasi efek untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan.

Baca Juga: FMCBG G20 Hasilkan Dana Patungan untuk Pandemi USD1,28 Miliar

Adapun poin kedua yang tidak disepakati adalah mengenai kerawanan pangan imbas perang Rusia melawan Ukraina. Mayoritas anggota sepakat bahwa ada peningkatan kerawanan pangan dan energi yang mengkhawatirkan, yang dirasakan secara tidak proporsional oleh kelompok rentan.

Beberapa juga menyatakan keprihatinan tentang ketersediaan pupuk yang berpotensi memperburuk krisis pangan.

"Para anggota menegaskan komitmen mereka untuk menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan," isi pernyataan tersebut.