Sebab sawit merupakan orientasi pasar dan dominan ekspor.
Jika terjadi masalah di arena pasar, maka akan berdampak ke harga TBS. Ini adalah resiko komoditas ekspor.
Tetapi bagaimanapun, diterangkan Darto, para petani sudah mengelola sawit luas, dan harga TBS petani tetap harus di jaga agar bisa memberikan kesejahteraan bagi para petani.
"Ini yang mesti dijelaskan kepada para petani sawit oleh pemerintah dengan tidak menjanjikan target harga TBS. Namun pemerintah tetap diminta untuk melakukan stabilitasi pasar sawit dengan mendorong dan mempercepat kelapa sawit berkelanjutan agar sawit Indonesia tetap memiliki prospek positif di level global," bebernya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen SPKS tersebut juga mendorong agar Kemenko Perekonomian bersama BPDP-KS untuk mempercepat program penguatan sumber daya manusia para petani di daerah dengan bekerjasama dengan Dinas-dinas Perkebunan Daerah.
Dengan harapan, terdapat sumber daya manusia yang hebat di level para petani untuk menerapkan sistem budidaya perkebunan yang tepat.
Namun tetap dibantu dengan program penyediaan pupuk yang terjangkau oleh petani.
Selama harga tidak stabil ini, Darto meminta kepada pemerintah untuk dapat mendistribusi pupuk murah kepada para petani di daerah yang dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.
Sebab, para petani masih mendapatkan harga pupuk yang mahal.
"Pupuk masih mahal, berkisar Rp700 ribu sampai Rp800 ribu/zak," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)