DPR Minta APBN 2023 Disiapkan untuk Antisipasi Stagflasi hingga Krisis Pangan

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023.

"APBN 2023, perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis, seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN," ujar Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

APBN 2023 ini, sebut dia, merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit dibawah 3% PDB. Sehingga, ini menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap Kementerian/Lembaga(K/L) ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional.

Dari sisi penerimaan negara, khususnya perpajakan, agar dapat mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sehingga dapat meningkatkan tax rasio pada tingkat yang maksimal, pemerintah juga agar mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional," tambah Puan.

Belanja pemerintah, lanjut dia, sebagaimana telah disampaikan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja (spending better) yang semakin baik.