Data BLT BBM Disorot, Orang Meninggal Masih Tercantum Penerima Bansos

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM meski permasalahan data, yang membuat penyalurannya tidak tepat sasaran, belum rampung.

Apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki data bisa membuat penyaluran bansos lebih baik?

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya bakal memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” kata Risma dalam keterangan persnya, Sabtu (03/09), dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI.

Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki 70.000 pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Selain itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembaruan data lewat menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos maupun command center Kemensos.

Selain BLT, pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Kemudian, pemerintah pusat menginstruksikan kepada Pemda menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol dan nelayan.

Sudah komplain, tapi tidak berubah

Purwanto, ketua RW 39, Kelurahan Tridadi, Sleman, Yogyakarta, mengaku pernah beberapa kali menyampaikan pembaruan data kepada petugas terkait. Namun, ketika bansos datang lagi, orang yang seharusnya sudah tidak menerima bansos, ternyata masih mendapatkannya.

“Ada yang sudah meninggal, disampaikan untuk updating datanya, biasanya pas datang lagi (bansosnya), dapat lagi, masih ada namanya. Ada lagi yang seharusnya tidak menerima, masih menerima. Ada lagi yang sudah minta dicoret (dari daftar penerima manfaat), dia datang langsung ke dinas sosial, tapi dapat lagi,” kata Purwanto kepada BBC News Indonesia.

Hal itu diakui Purwanto membuat dia dan pengurus lingkungan lainnya, sampai ke warga, merasa “tidak punya kewenangan” untuk melakukan verifikasi.

“Dari atas sampai bawah itu belum satu bahasa. Sementara kami yang paling depan, yang paling tahu kondisi warga, ketika kami menyampaikan kondisi data yang terbaru, ternyata berubah satu dua, tetapi kadang-kadang ada yang tidak berubah. Data warga yang sudah meninggal, bisa muncul lagi.”

Itu baru soal verifikasi secara konvensional. Terkait verifikasi data secara digital yang diinisiasi Kemensos melalui Cek Bansos dengan menu Usul-Sanggah, Purwanto bahkan tidak mengetahuinya. Padahal Cek Bansos sudah ada sejak tahun 2021.

“Belum tahu kalau itu. Itu baru?” kata Purwanto balik bertanya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan upaya Kemensos itu “secara rasional kebijakan” bisa dijadikan salah satu cara untuk memperbaiki pola pemberian dan penyaluran bansos, tapi dia “tidak yakin dengan implementasi di lapangan”.

“Karena di antara pendamping-pendamping itu juga banyak yang nakal-nakal. Data yang dia pegang misalnya ada 10, tapi kenyataannya yang nerima paling tujuh orang, yang tiga nggak ada, sesungguhnya fiktif,” ujar Trubus kepada BBC News Indonesia, Minggu (04/09).

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengungkap saat pemerintah memberikan bansos di tengah pandemi Covid-19, distribusinya pun banyak yang tidak tepat sasaran.

“Sepanjang penanganan pandemi, banyak sekali warga yang sebenarnya terdampak, justru malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran itu semua bermula dari proses penda…

(Taufik Fajar)