JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya mengelola data dan informasi yang terintegrasi baik dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karenanya, Kementerian Keuangan saat ini berupaya untuk terus membangun beberapa sistem manajemen pengelolaan keuangan berbasis digital.
“Nah inilah yang sedang kita terus lakukan di Kementerian Keuangan. Membangun sebuah kultur atau institusi yang data driven, evidence based, dan kemudian dilengkapi dengan sebuah kemampuan untuk analisa dari data-data dan informasi itu menjadi penting,” kata Sri saat menjadi keynote speech pada acara Final Lomba Bedah Data APBD 2022, Kamis (15/9/2022)
BACA JUGA:Sri Mulyani: Dividen BUMN Dongkrak Target PNBP 2023
Seiring kemajuan teknologi tersebut, dia berharap agar masyarakat dan seluruh stakeholder bersama-sama dengan pemerintah dapat turut memahami dan mengawasi aliran dana baik dalam APBN maupun APBD.
“Sekarang ini jajaran Kemenkeu akan terus tingkatkan kemampuan untuk mengelola tidak hanya sistem keuangan negara, tapi juga membaca dan menganalisa data. Tujuannya untuk bisa terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara sebagai bendahara negara, dan juga untuk terus meningkatkan akuntabilitas ke publik,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan berupaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas di dalam mengelola transfer keuangan dan dana desa.