Percepat Inklusi Keuangan BUMN, Erick Thohir: Tingkat Kemiskinan Bisa Turun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah di sektor perbankan mempercepat inklusi keuangan di dalam negeri.

Upaya itu untuk memperluas tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Dia memastikan Kementerian BUMN terus mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengambil berbagai upaya agar kesenjangan dan kerentanan di masyarakat dengan pendapatan menengah bawah bisa dikurangi.

 BACA JUGA:Bertemu Erdogan, Jokowi Minta Perundingan Perdagangan Rl-Turki Dirampungkan

"Untuk mengurangi kesenjangan dan kerentanan di masyarakat yang low income sehingga pendapatan meningkat, tingkat kemiskinan menurun, dan hidup mereka lebih sejahtera," ujar Erick dalam forum Business 20 (B20), Bali (14/11/2022).

Erick menegaskan inklusi keuangan yang dijalankan BUMN harus mampu mengubah hidup rakyat jauh lebih baik dan makmur.

Holding Ultra Mikro (UMi) yang dibentuk pertengahan September 2021 lalu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sebagai induk.

Sementara PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai anggota holding, diharapkan menjadi platform pendukung program pemerintah terkait inklusi keuangan pada segmen masyarakat

Holding ini memberdayakan usaha nasabah dengan pinjaman di bawah Rp50 juta yang menyasar sekitar 57 juta nasabah UMi dengan sekitar 30 juta diantaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal.

Holding UMi juga memiliki target untuk mengakselerasi inklusi keuangan, terutama pada 18 juta nasabah UMi yang sama sekali belum terlayani dengan mengintegrasikan model bisnis perbankan komersial BRI, model bisnis Pegadaian dan model bisnis PNM yang bersifat community-based lending.

Hingga Agustus 2022, jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas Holding UMi mencapai 23,5 juta nasabah dengan total outstanding pembiayaan sebesar Rp183,9 triliun.

Pencapaian ini selaras dengan agenda prioritas dalam Presidensi G20 di Indonesia, yakni inklusi keuangan utamanya terkait teknologi digital dan akses pembiayaan bagi UMKM.

(Zuhirna Wulan Dilla)