Polemik Data Beras, Ombudsman RI Soroti Kinerja Bulog

JAKARTA – Polemik data beras yang terjadi di Indonesia membuat Ombudsman RI menyoroti kinerja Bulog. Ombudsman menilai pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam membangun kebijakan seputar beras yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menuturkan, kebijakan pemerintah yang mencabut captive market dalam program penyaluran beras Perum Bulog dan lambannya pemerintah dalam merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) mengakibatkan kinerja pengadaan beras Perum Bulog melorot, dan mempersulit pelaksanaan stabilisasi harga beras.

“Agar kejadian ini tidak berulang di akhir 2023, alangkah patutnya jika pemerintah kembali memikirkan untuk memastikan pengadaan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari pengadaan beras Perum Bulog,” ujar Yeka dikutip dari keterangan resminya, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya, dengan ditetapkannya sumber BPNT dari pengadaan beras Perum Bulog, maka stabilisasi harga beras akan mudah untuk dilakukan.

"Selain itu, penggunaan dana APBN juga akan semakin efisien," imbuhnya.