Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp43 triliun pada September 2022, Shin menjelasakan penurunan tersebut karena adanya perbaikan struktur DPK yang dilakukan dengan melepas dana-dana mahal dan pembenahan kredit macet. Untuk penyaluran kredit sebesar Rp47 triliun dengan rasio kecukupan modal (CAR) senilai 17,60 persen atau naik dari 12,14 persen pada September 2021. KB Bukopin juga telah melakukan penghimpunan dana murah jangka panjang melalui kerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) Bank Dunia sebesar Rp4 triliun dan menerbitkan sub loan sebesar Rp3 triliun.
Kinerja keuangan KB Bukopin terus mencatatkan perbaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Hal ini tercermin dari rugi operasional sebelum provisi atau pre-provision operating profit (PPOP) hingga kuartal III 2022 sebesar Rp489 miliar, atau mengalami perbaikan dibandingkan dari rugi operasional sebelum provisi atau pre- provision operating profit (PPOP) pada periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp1,28 triliun.
Selain itu, dari sisi fee base income juga akan menjadi fokus KB Bukopin ke depannya. KB Bukopin akan fokus dari produk mutual fund hingga bank assurance dan akan bekerja sama dengan perusahaan- perusahaan besar Korea yang sudah ada di pasar Indonesia. Bersamaan dengan itu, penambahan modal melalui rights issue juga diharapkan dapat mempertebal modal KB Bukopin.
Di sisi lain, Shin juga menyampaikan target dalam bentuk rasio keuangan di tahun 2023 mendatang “Terdapat tiga target utama yang sudah disusun perseroan tahun depan. Pertama, melakukan penanganan kredit macet sehingga menjadi bank bersih. Di akhir 2023, rasio non performing loan (NPL) ditargetkan di bawah 5 persen dan rasio Loan at Risk (LAR) di bawah 20 persen. Kedua, menjadikan laba operasional sebelum provisi (PPOP) positif. Dan ketiga, menargetkan pendapatan bunga bersih alias net interest income (NII) bisa positif”.
Sedangkan untuk perkembangan right issue, Shin juga memaparkan bahwa "Saat ini KB Bukopin sedang melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses rights issue. Pada Januari 2023, kami akan melakukan pendaftaran pertama kepada OJK. Berdasarkan perkiraan jadwal, kami berharap mendapatkan pernyataan efektif pada Maret 2023. Untuk proses rights issue sendiri diperkirakan akan rampung pada bulan April atau Mei 2023.”
(Karina Asta Widara )