MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
MALANG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong jajaran pemerintah daerah melakukan belanja pemerintah guna menggerakkan perekonomian setempat. Hal ini dikarenakan akan berefek pada perekonomian nasional.
Hal ini dicetuskan Menkeu Sri Mulyani ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Wakil Gubernur (Wagub) Emil Dardak dan kepala daerah di Malang raya, pada rapat secara tertutup dalam rangka Hari Puncak Kebendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Rabu (18/1/2023).
Rapat dilakukan secara tertutup dan tak boleh dihadiri awak media ini juga membicarakan penggunaan anggaran daerah dari pemerintah pusat ke daerah.
Wagub Emil Dardak menyampaikan pada pertemuan tertutup Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta penguatan terhadap empat pesan dari Presiden Joko Widodo, yang disampaikan di hadapan seluruh kepala daerah kemarin, dalam konteks Kementerian Keuangan.
"Bagaimana anggaran ini harus bisa menjawab empat permasalahan, diantaranya termasuk masalah kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, dan mendorong investasi. Karena pada 2023 ada dampak dari perekonomian global," ucap Emil Dardak, saat ditemui sesuai rapat pada Rabu petang (18/1/2023) di Kantor KPPN Malang.
Di Jawa Timur sendiri disebut Emil, belanja pemerintahan mampu menggerakkan sektor perekonomian sekitar lima persen. Maka hal itu yang ia akan terus mendorong agar belanja pemerintah bisa lebih maksimal guna menggerakkan perekonomian.
"Bagaimana fiskal, belanja pemerintah menjadi instrumen untuk bisa menggerakkan perekonomian. Saya pegang data, kurang lebih lima persen perekonomian Jawa Timur digerakkan belanja pemerintah. Lima persen ini harus bisa menjadi pengungkit yang efektif," ungkap dia.
Kehadiran Sri Mulyani juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk berjalan bersama mencapai tujuan. Termasuk bagaimana menggerakkan pelaku industri UMKM yang sempat ditinjau oleh Sri Mulyani saat UMKM Expo di Halaman Kantor KPPN di Malang. Terlihat bagaimana Sri Mulyani cukup antusias melihat produk - produk UMKM andalan Jawa Timur, khususnya di Malang raya.
Oleh karena itu, kehadiran Menteri Keuangan ini juga merupakan wujud sinergi kita antara pemerintah pusat dengan daerah, bagaimana kita berjalan berseiring untuk mencapai tujuan yang sama.
"Ini pentingnya ada kemitraan, karena UMKM perlu support untuk bisa berkembang. Ini juga yang sejalan dengan harapan kita, pada saat pandemi justru kontribusi UMKM naik dari 5,7 menjadi 5,78 persen. Jadi bukan menyusut, tapi ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu besar, tapi menunjukkan UMKM ini bisa gigih," pungkasnya.
Sebagai informasi, realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022 Provinsi Jawa Timur mencapai 107,47 persen atau setara dengan Rp31,77 triliun, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp29,56 triliun. Sementara untuk realisasi belanja daerah, setelah rekonsiliasi tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau sebesar 94,02 persen dari target Rp33,60 triliun.
Untuk postur APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023, untuk pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp29,48 triliun, dan untuk belanja daerah sebesar Rp31,12 triliun, serta pembiayaan daerah sebesar Rp1,27 triliun.
(Taufik Fajar)