Erick Thohir dan PPATK Diminta Ungkap Aliran Dana Direksi BUMN

"Sebenarnya bukan larangan pamer harta, tapi yang lebih urgen adalah Kementerian BUMN kerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran transaksi mencurigakan pegawai BUMN," ucap dia.

Usulan tersebut mencuat setelah Erick Thohir melarang pegawai dan petinggi BUMN pamer harta di sosial media. Sorotan mantan bos Inter Milan itu bertepatan dengan gonjang-ganjing sejumlah pejabat kementerian lain yang belakangan ini dinilai sengaja menunjukan kekayaannya di media sosial.

Salah satunya, Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang kedapatan memamerkan hartanya di platform sosial media pribadinya.

Budaya atau kebiasaan tersebut mulai dilirik publik usai kasus mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, mencuat di media massa.

Kasus Rafael secara simultan berkaitan dengan kebiasaan keluarga besarnya pamer harta. Namun, di lain sisi Rafael diduga tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadinya.

Tak sampai di situ saja, perkara Rafael Alun Trisambodo terus diselidiki. Terbaru, PPATK menemukan ada lebih dari 40 rekening milik Rafael dengan total uang mencapai Rp500 miliar

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan pihaknya telah melakukan pemblokiran atau pembekuan lebih dari 40 rekening tersebut.

(Taufik Fajar)