MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait adanya pegawai oknum pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah (Jateng) yang tertangkap tangan oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan adanya OTT oleh tim KPK terhadap pejabat DJKA. Dia mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.
"Kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya. Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Adita dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).
Adita mengatakan bahwa pihaknya mendukung adanya upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam urusan pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar satu rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang pada siang tadi. Dalam operasi senyap tersebut, tim mengamankan oknum pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah (Jateng).
"Benar hari ini (11/4) KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jateng," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.
KPK mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut. Di antaranya, sejumlah pejabat Balai Perkeretaapian DJKA Jateng serta pihak swasta. Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, pejabat kereta api Jateng diamankan di Semarang. Sedangkan pihak swasta diamankan di Jakarta.
"Ada beberapa pihak yang diamankan baik penyelenggara negara maupun swasta. Tim KPK segera lakukan permintaan keterangan terhadap pihak dimaksud," beber Ali.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detil identitas para pihak tersebut. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
"Kami nanti akan up date kembali kegiatan tersebut," ungkap Ali.
(Taufik Fajar)