DPR Pertanyakan Serapan Beras Lokal Tak Sampai 1%, Bulog Bilang Gini

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mempertanyakan serapan beras oleh Perum Bulog tak sampai 1%. Padahal, awal tahun 2023 sudah masuk musim panen raya.

Hal itu dilontarkan Anggota Komisi IV DPR Slamet saat mendengar paparan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengenai serapan beras selama awal tahun 2023. Dalam paparan, Buwas menyebut, pihaknya sudah menyerap beras di dalam negeri sebanyak 566.835 ton.

 BACA JUGA:

"Kalau terserap begitu, yang terserap itu hanya 0,006% mohon dikoreksi. Ini fakta loh ya, jangan sampai kita nyalahin, produksi di lapangan nggak ada, ternyata Bulog nyerapnya sampai bulan ini paling tidak hanya 0,006%, nggak sampai 1%," ujar Slamet saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Slamet mengatakan, dirinya tidak secara langsung menyalahkan kinerja Perum Bulog.

 BACA JUGA:

Hanya saja, dia khawatir serapan beras tidak optimal sehingga memicu pembukaan keran impor.

"Saya nggak nyalahin Bulog, karena Bulog hanya penugasan nah ini tugas pak Arief (Kepala Badan Pangan Nasional), jadi yang jelas Bulog menerima penugasan di kasih harga ini itu. Pesan ini saya sampaikan kepda pemerintah, jangan sampai begitu, karena CBP (cadangan beras pemerintah) kurang daya serapnya nggak sampai 1%," jelasnya.

 

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas mengatakan, bahwa serapan yang Bulog lakukan sejak awal tahun 2023 ini memang baru 566.835 ton. Tidak lebih dan tidak kurang.

Buwas menyebut, pihaknya tidak bisa menyerap lebih banyak lagi khususnya untuk pemenuhan CBP, karena adanya pembatasan yang sudah diatur oleh pemerintah seperti harga yang bisa diambil Bulog hingga kualitas beras yang masuk kriteria CBP.

"Kita upayakan maksimum karena bukan berarti kami tidak melakukan penyerapan hanya memang diikat aturan ketentuan dengan harga bila mana harganya itu tidak boleh kita ambil, kita tidak bisa ambil," papar Buwas.

Hal itu pun diamini oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Dia mengatakan, dalam penyerapan beras di dalam negeri, Bulog memang harus dibatasi.

Sebab, jika Bulog membeli beras atau gabah mengikuti harga pasaran, maka kenaikan harga beras akan tidak terkendali. Dampaknya, bisa jadi penyumbang inflasi negara.

"Sehingga ini sebenarnya dilakukan Bulog floor price semacam safety net menjaga GKP tidak di bawah Rp 5.000 harga berasnya tidak di bawah Rp 9.900 polanya demikian. Kalau Bulog mau dipaksa serap sebanyak-banyaknya dan rebutan gabah, harganya akan lebih tinggi lagi," tandas Arief.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog, Budi Waseso pernah menjelaskan aksi jual murah cadangan beras pemerintah (CBP) itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018. Aksi tersebut sekaligus mencegah adanya penurunan mutu beras.

Sehingga, beras tersimpan lebih dari 4 bulan di gudang akan dilepas di bawah harga pembelian. Adapun harga pembelian beras oleh Bulog sebesar Rp8.300.

(Zuhirna Wulan Dilla)