Uni Eropa Larang Sawit hingga Karet RI Masuk, Mendag Buka Suara

JAKARTA - Uni Eropa (UE) melarang masuknya komoditas alam Indonesia seperti minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, hingga karet ke negaranya.

Hal itu dilakukan UE dengan memberlakukan undang-undang baru soal deforestasi bernama EU Deforestation Regulation/EUDR). Eropa berdalih UU ini digaungkan untuk meminimalisir risiko penggundulan hutan.

 BACA JUGA:

Menanggapi itu, menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hal tersebut tidak adil bagi para petani Indonesia, yang mana harus memiliki sertifikasi ditengah mengurus lahan perkebunan mereka.

"Saya kira tidak adil diminta agar kita punya sertifikat, sertifikasi bahwa misal kopi ini tidak merusak lingkungan. Saya bilang bagaimana caranya petani disuruh ngurus surat sertifikasi, surat lingkungan, mustahil itu," ujar Zulhas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Zulhas, kondisi seperti itu membuat ekspor produk Indonesia ke Eropa menjadi sulit. Terlebih para pengusaha yang ingin mengirim kopi, cokelat, karet, serta minyak sawit mentah atau cride palm oil (CPO) karena dianggap mereka merusak lingkungan.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar para eksportir tetap jaya, kata Mendag, Indonesia harus menyasar pasar ekspor baru atau mencari alternatifnya, seperti Arab Saudi, Mesir, Afrika, Pakistan, dan Bangladesh. Apalagi, permintaan ekspor dari Eropa dan Amerika saat ini sedang menurun.

 

"Data-data ekspor kita turun banyak dari negara-negara yang menjadi pasar tradisional kita itu. Oleh karena itu kita harus mengembangkan pasar baru," tuturnya.

Namun yang disayangkan, saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian dagang dengan negara-negara alternative tersebut.

Kendati demikian, Zulhas berkomitmen untuk menggaet pemerintah di sana agar mau melakukan perjanjian dagang dengan Indonesia.

"Perlu ada perjanjian agar kita bebas tarif, karena kalau enggak ada perjanjian, Afrika itu kita kena pajak 27 persen. Di Latin Amerika bisa 20 persen," tandas Zulkifli.

(Zuhirna Wulan Dilla)