BPDP Biayai B50 dan Subsidi Solar Nelayan, Dana Sawit Aman?
JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menegaskan ketersediaan anggaran yang dikelolanya saat ini masih berada dalam posisi yang sangat mencukupi.
BPDP menjamin seluruh program prioritas pemerintah berbasis komoditas sawit akan tetap terdanai dengan baik, meskipun saat ini terdapat beban perluasan program baru seperti mandatori B50 dan harga BBM khusus nonsubsidi bagi nelayan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mochmad Alfansyah memproyeksikan kebutuhan anggaran operasional untuk mandatori program biodiesel sepanjang tahun anggaran ini diperkirakan menyentuh angka kisaran Rp32,3 triliun.
Kendati memakan pagu besar, dia memberikan garansi bahwa program fundamental seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), hingga dana riset kelapa sawit dipastikan tidak akan mengalami pemangkasan atau hambatan finansial.
"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," kata Alfansyah saat ditemui awak media di Gedung Surachman Tjokrodisuryo BPDP, Rabu (15/7/2026).
Di samping pemenuhan pasokan energi B50, BPDP kini tengah menggodok skema pemberian dukungan finansial untuk penyaluran BBM jenis solar nonsubsidi dengan skema harga khusus yang menyasar kuota sebanyak 400 ribu kiloliter bagi kelompok nelayan.
Berdasarkan kalkulasi internal lembaga, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan insentif bagi nelayan tersebut ditaksir berada di bawah angka Rp1,5 triliun.
"(Kesiapan dana), BPDP siap support aja," ungkap Alfansyah.
