Jokowi Geram Anggaran Stunting-UMKM Dipakai untuk Perjalanan Dinas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif serta tidak untuk program-program absurd.

“(Program) pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tak konkret. Langsung ajalah, itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya ke program itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, orientasinya ke situ,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 dikutip Antara, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mengatakan penyebab dirinya sering melakukan inspeksi ke lapangan karena untuk pengawasan. Menurutnya, meskipun dia sudah memelototi program belanja pemerintah pusat dan daerah, namun kerap masih saja ada program yang bablas atau tak produktif.

Jokowi memberikan gambaran bahwa jika terdapat anggaran Rp10 miliar untuk penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), maka seharusnya, sebanyak Rp8 miliar untuk program yang berorientasi hasil yang dapat menurunkan stunting seperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat.

Namun kenyataannya, kata dia, banyak anggaran yang tersalurkan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan lainnya.