DPR Minta Kursi Kelas Bisnis Garuda Indonesia untuk Berangkat Haji, Stafsus BUMN: Tidak Gratis

JAKARTA - DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Tbk menyiapkan kursi pesawat kelas bisnis untuk keberangkatan haji 80 anggota tahun ini.

Namun fasilitas tersebut tidak diberikan cuma-cuma alias berbayar.

 BACA JUGA:

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga memastikan, Garuda Indonesia tidak memberikan fasilitas khusus secara gratis kepada anggota legislatif, meski tujuannya untuk keberangkatan haji.

"DPR itu bukan minta gratis, DPR bayar, mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis, dan mereka juga pakai Garuda. Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih ke DPR, enggak, sama saja kayak yang lain," kata Arya dalam acara Ngopi BUMN, Kamis (22/6/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, permintaan DPR justru menguntungkan bagi Garuda Indonesia, lantaran ada 80 kursi kelas bisnis yang terisi. Hal itu dipandang mendongkrak margin emiten bersandi saham GIAA.

"Yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi kami bukan tertekan dengan DPR, kami bahagia dengan DPR karena menguntungkan bagi kami Garuda," ucapnya.

 

Senada, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio menyebut, pesanan 80 kursi kelas bisnis disampaikan DPR kepada agen perjalanan yang menjadi mitra Garuda. Sehingga pembayaran pun langsung kepada agen.

"Tapi DPR melalui channel agent, tentunya penyelesaian pesanan apakah ekonomi dan bisnis itu dibayar melalui agen," tutur Prasetio.

Prasetio menegaskan, proses pemesanan kursi kelas bisnis anggota DPR tidak dikhususkan, alias disamaratakan dengan masyarakat umum.

Artinya, siapa yang melakukan pemesanan lebih dahulu, maka akan didahulukan.

"Kalau agen sudah bayar ke kita, tentu kita gak memilih 80 atau apa, ini termasuk ke semua masyarakat yang masuk kriteria kuota tambahan tadi," katanya.

(Zuhirna Wulan Dilla)