Pengadaan Tanah Bendungan hingga Pelabuhan di IKN Rampung

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda menerima enam dokumen pengadaan tanah di IKN dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Enam paket tersebut meliputi pengadaan tanah bagi IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah, Dermaga Logistik, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku Tahap I dan Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II. Sedangkan, untuk dokumen hasil pengadaan tanah Bendungan Sepaku Semoi Tahap I telah diserahkan pada Januari silam.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, dengan diserahkannya enam paket pengadaan tanah ini menjadi wujud komitmen dan keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan proses pengadaan tanah di IKN.

Sejalan dengan proses penuntasan lima paket lainnya, Hadi meminta jajarannya bisa bekerja spartan guna mendukung pembangunan IKN. Hal itu perlu dilakukan mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah penyangga yang akan merasakan dampak pembangunan IKN.

"Ini menjadikan satu semangat bahwa seluruh jajaran mendukung pembangunan IKN dan siap untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan," ujar Hadi, Sabtu (5/8/2023).

Hadi Tjahjanto menuturkan, terkait dengan progres pengadaan tanah, dari 12 paket pengadaan tanah IKN, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan tujuh paket pengadaan tanah dan lima paket pengadaan tanah lainnya sedang berproses

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra yang juga menerima dokumen pengadaan tanah menerangkan bahwa proses pengadaan tanah berjalan baik atas kerja sama yang baik pula antara pihaknya dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur.

"Kolaborasi dalam proses pengadaan tanah kita sudah terjalin dan banyak strategi percepatan terutama untuk menangani permasalahan di lapangan dan juga menyelesaikan segala proses pengadaan lahan yang ada di IKN," sambung Rozali Indra Saputra.

(Feby Novalius)