Mahfud MD Ajak Negara ASEAN Implementasi Deklarasi TPPO

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak negara-negara ASEAN untuk kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas dan pertukaran informasi.

Dia juga mendorong implementasi Deklarasi TPPO yang telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo bulan Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.

"Sudah waktunya bagi kita untuk mendorong penerapannya oleh badan-badan sektoral terkait," ujar Menko Mahfud dalam sambutannya ketika memimpin di Pertemuan ke-27 Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta (4/9/2023)

"Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban," imbuhnya.

APSC juga harus mampu merespon tantangan di Kawasan khususnya perdagangan orang berbasis online scam dan kejahatan lintas negara lainnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya menjadi fokus APSC.

Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.

“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu Retno.

Kedua, mendorong kemajuan HAM di kawasan. ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.

“Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders’ Declaration on Human Rights,” ucap Menlu Retno. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah 5th Human Rights Dialogue pada tahun ini.

(Taufik Fajar)