Wamen BUMN Rosan Ungkap Banyak Investor Asing Lirik Proyek di IKN

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan banyak investor asing yang siap berinvestasi di Indonesia, termasuk dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, proyek hijau merupakan salah satu upaya di banyak negara untuk menekan jumlau polusi yang kerap dihasilkan oleh kegiatan konstruksi.

"Proyek hijau ini memang arah yang kita coba lakukan kedepannya, ini menyangkut tidak hanya dari enviroment (lingkungan) saja, tapi kita melihat bagaimana financing untuk proyek hijau ini, secara global sangat tertarik untuk memberikan pendanaan pada proyek hijau," kata Rosan dalam konferensi pers KTT ASEAN, Selasa (5/9/2023).

Minat investor mendanai proyek hijau merupakan katalis positif dalam pembangunan IKN. Mengingat sumber pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota baru itu bersumber dari dana Investor, sedangkan hanya sekitar 20% pembangunan yang didanai oleh APBN.

"Dan harapannya, memang ini akan terus dilanjut, tidak hanya kepada IKN, tapi juga akan diberikan ke proyek hijau lain yang dicanangkan oleh pemerintah," lanjutnya.

Badan Otorita IKN sendiri menyebutkan hingga saat ini setidaknya sudah mengantongi 270 Letter of Intent (LOI) atau surat minat investasi dari perusahaan swasta, baik luar maupun dalam negeri. Hal itu diklaim sebagai bentuk tingginya minat investor untuk menggarap proyek di IKN.

Pada kesempatan yang berbeda, Deputi Pembiayaan dan Investasi, Badan Otorita Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menambahkan pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya perundang-undangan terkait pemindahan ibu kota baru beserta dengan peraturan mengenai insentif.

Insentif tersebut adalah pembangunan terkait 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau.

(Feby Novalius)