JAKARTA - Pemerintah dan DPR menyepakati defisit APBN 2024 sebesar 2,29% terhadap PDB atau secara nominal sebesar Rp522,8 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembiayaan utang akan dikelola secara prudent dan dalam batas risiko yang aman.
"Pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp176,2 triliun dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk mampu menjalankan bisnis dan layanan secara efisien dan produktif," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Dia mencatat, penerimaan negara dalam APBN tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun. Ini bersumber terutama dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492,0 triliun.
Kemudian, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.
"Menyadari dinamika global yang masih berlangsung, kami terus memohon dukungan DPR RI dalam menjalankan APBN 2024," ucap Sri.