Social Commerce Dilarang Berjualan, Mendag: Harus Ada Izin

Tapi saat ini platform tersebut justru berkembang menjadi platform transaksi, bahkan dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha sehingga membentuk harga jual barang seolah lebih murah.

Zulhas mengatakan, lewat terbitnya Permendag 31/2023 itu pihaknya sudah menyurati para pelaku e-commerce untuk segera mengajukan perizinan baru ke Pemerintah. Sebab jika tidak maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada platform mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional.

"Kita surati dong, surati (sosial media) bahwa ini sudah ada Permendag, melanggar kita peringatan lewat Menkominfo, kita surati untuk memberikan peringatan. Kasih peringatan 2, masih (tidak mengurus izin) ya diblokir. Kira-kira begitu," kata Zulhas.

Menurtnya lahirnya regulasi tersebut untuk mengatur media sosial agar tidak ikut berjualan. Mengingat saat ini sudah ada juga platform berjualan online atau e-commerce di Imdonesia seperti TokoPedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya.

"Shopee boleh kan di e-commerce, boleh kalau e-commerce jualan boleh, karena dia bukan media sosial," pungkas Zulhas.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)