6 Fakta TikTok soal Tuduhan Predatory Pricing hingga Aturan Social Commerce

4. Komentar Menteri Investasi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin TikTok menjadi media sosial e-commerce (social commerce).

Pasalnya, perizinan TikTok adalah sebagai media sosial dan pemerintah tidak memberi ruang media sosial dan e-commerce digabungkan.

5. Presiden Jokowi Buka Suara

Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, perlu adanya regulasi mengenai media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.

Dirinya menjelaskan bahwa semestinya TikTok menjadi sosial media bukan ekonomi media. Hal tersebut baru akan diselesaikan untuk segera diatur.

6. Harapan Pihak TikTok

Platform media sosial asal China ini memiliki harapan kepada Pemerintah Indonesia supaya dapat mempertimbangkan ulang aturan larangan operasi media sosial yang merangkap sebagai e-commerce (social commerce).

Menurutnya, banyak dari pengguna yang meminta kejelasan terhadap peraturan yang baru. Mereka pun memohon agar Pemerintah mempertimbangkan ulang larangan tersebut karena juga berdampak terhadap penghasilan para penjual lokal serta para kreator affiliate yang terlibat.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)