3 BUMN Indonesia Ini Dituding Jual Senjata Ke Junta Myanmar

JAKARTA - 3 BUMN Indonesia ini dituding jual senjata ke Junta Myanmar. Kejadian ini dilaporkan oleh aktivis dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Melansir berbagai sumber, Jumat (6/10/2023), tiga BUMN pertahanan Indonesia ini dilaporkan pada Senin, 2 Oktober 2023 ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

3 BUMN Indonesia ini dituding jual senjata ke Junta Myanmar yaitu, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara.

PT Pindad adalah perusahaan produsen senjata milik negara Indonesia. Lalu, PT PAL adalah perusahaan pembuat kapal milik negara. Sementara, PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan yang berfokus di bidang dirgantara.

Perusahaan tersebut diduga menjual senjata dan amunisi secara ilegal ke militer Myanmar. Praktik penjualan ilegal ini dijalankan selama sepuluh tahun terakhir. Bahkan, praktik ini masih terus berlanjut pasca kudeta di Myanmar pada tahun 2021.

Sejumlah pihak yang melaporkan kasus ini ke Komnas HAM antara lain, Mantan Jaksa Agung RI dan Advokat HAM Marzuki Darusman, Myanmar Accountability Project, dan Chin Human Rights Organization.

Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman mengungkapkan, bahwa pihak Komnas HAM wajib menyelidiki kasus ini. Lantaran perusahaan milik negara harus tunduk pada aturan dan pengawasan pemerintah.

Berdasarkan laporan tersebut, ketiga BUMN itu telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan asal Myanmar bernama True North. Perusahaan True North dimiliki oleh menteri dalam pemerintahan militer.

Adanya tuduhan ini, pihak True North tidak berkomentar apapun. Pada profil perusahaan, mereka menampilkan identifikasi tiga produsen senjata Indonesia sebagai Mitra Strategis.

Tak hanya itu, pengaduan juga berisi tentang ketiga perusahaan yang mempromosikan hingga ada kemungkinan menjual pistol, senapan, amunisi, kendaraan tempur, dan berbagai macam peralatan militer.

Direktur PT Pindad mengatakan, bahwa perusahaan mereka tidak menjual produk ke Myanmar sejak tahun 2016.

Di sisi lain, PT Dirgantara Indonesia menjelaskan, mereka tidak pernah memiliki keterlibatan dan kontrak dengan Myanmar atau pihak lainnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)