Implikasi dari penciptaan lapangan kerja tersebut terlihat pada turunnya tingkat kemiskinan, yang tercatat berada pada level 9,36% pada Maret 2023, turun dari 9,78% pada Maret 2020 saat tahun pertama pandemi Covid-19.
“Ketika semua mengalami kontraksi akibat COVID-19, namun kita pulih kembali dan memulihkan dari sisi jumlah orang miskin dan pengangguran. Itu adalah cara untuk mengelola perekonomian,” jelas Sri Mulyani.
Strategi mendorong tenaga kerja untuk memulihkan perekonomian mempertimbangkan kinerja produktivitas. Menurut Bendahara Negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan konsumsi, namun juga harus diiringi dengan produktivitas.
“Maka, Indonesia perlu untuk terus meningkatkan kemakmuran melalui faktor paling penting, yaitu produktivitas,” ujar dia.
Hal itu yang melandasi Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp3.492,8 triliun untuk pendidikan dan Rp1.149,9 triliun untuk kesehatan selama periode 2015-2022. Menkeu meyakini kedua sektor tersebut merupakan jaring pengaman sosial penting yang perlu mendapat prioritas investasi dari negara.
Prioritas yang sama juga berlaku untuk infrastruktur, sebagai dukungan untuk membuat masyarakat dapat terkoneksi sehingga memudahkan produktivitas mereka. Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp2.778 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2022.
(Taufik Fajar)