MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Bank Tanah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk. Kerjasama ini bertujuan menyelesaikan hak atas tanah yang ada di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini banyak kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang tumpang tindih dengan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, serta masih adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat, melatarbelakangi kerja sama ini. Oleh sebab itu, PT Timah berkewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah tersebut dengan melakukan pensertifikatan.
"Karena itu PT Timah mengajak Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah untuk bekerjasama dalam melakukan sertifikasi dan pemanfaatan lahan. Agar kawasan IUP PT Timah ini dapat terjaga dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan di kemudian hari," kata Hadi, Jumat (9/11/2023).
Di tempat yang sama, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, penandatangan PKS ini merupakan bentuk komitmen Badan Bank Tanah sebagai badan khusus (sui generis) yang diberikan tugas untuk mengelola tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria.
"Melalui kerjasama ini kita akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah di atas IUP PT Timah," papar Parman.
Parman menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian ATR, Kanwil BPN Bangka Belitung, PT Timah dan juga stakeholder lainnya yang ikut terlibat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal menyambut baik penandatanganan ini. Sebagai perusahaan plat merah, PT Timah perlu melakukan optimalisasi aset-aset yang dimiliki. Kerja sama ini, kata Dani, diharapkan dapat semakin mendorong harmonisasi antara PT Timah, Kementerian ATR/BPN, dan juga Badan Bank Tanah.
"Mudah-mudahan ke depan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa memberikan dampak positif bagi kepulauan Babel dan kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.
(Feby Novalius)