Bansos Bukan Cara Turunkan Kemiskinan RI

JAKARTA - Center of Reform on Economic (CORE) mengungkapkan bahwa bantuan sosial (Bansos) bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah utamanya pemimpin masa mendatang yang dipilih pada 2024.

Founder CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan baru dalam strategi dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan terutama mengubah paradigma alokasi anggaran.

“Mengubah orang miskin yang tadinya menjadi objek menjadi subjek. Jadi jangan alokasi anggaran untuk orang miskin, padahal sebenarnya alokasi anggaran dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang miskin,” kata Hendri, Rabu (13/12/2023).

Kemudian pemerintah harus mengubah alokasi belanja pemerintah. Saat ini, sekitar tiga perempat total anggaran pemerintah mayoritas digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran seperti bantuan sosial (bansos) dan subsidi.

Lalu, anggaran untuk program peningkatan pendapatan penduduk miskin masih kurang dari 20% dari total anggaran untuk pengurangan kemiskinan.

Mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi captive market, misal berapa jumlah anggaran yang harus dipastikan agar menjadi captive market untuk menyerap produk-produk dalam negeri dan nasional.

Menciptakan strategi kebijakan agar masyarakat miskin terlibat dalam membangun domestic supply chain.

“Yang diperlukan kebijakan pemerintah agar para pengusaha diberikan insentif untuk bisa menyerap produk mereka dan mendorong domestic supply chain,” ucapnya.

Menurunkan program pengentasan kemiskinan pada level kabupaten/kota. Untuk mengurangi korupsi dari program tertentu dan memasukkan local wisdom dalam kebijakan. Kemudian, melakukan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan akademisi, komunitas, lembaga non pemerintah dan pemerintah serta media di level provinsi/kabupaten/kota.

Dengan begitu, tindakan konkret yang perlu ditekankan pada pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja formal untuk mengatasi tantangan pendapatan rendah anak muda Indonesia.

Berdasarkan survei Center of Reform on Economic (CORE) yang dilaksanakan pada 22 November sampai dengan 2 Desember 2023, mayoritas responden yang memiliki pendapatan Rp1-3 juta didominasi kelompok usia Gen-Z (53,3%) dan millenial (30,21%).

Dengan jenis pekerjaan, 31,2% merupakan responden pekerja swasta, 16,6% responden freelance, dan 12,5% responden wiraswasta. Terdiri dari responden masyarakat berpendidikan S1 (72,9%) dan responden anak SMA/SMK (21,8%).

(Feby Novalius)