JAKARTA - Belanja Negara tercatat capai Rp3.121,9 triliun sepanjang 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi 100,2% dari APBN Rp3.061,2 triliun dan 100,2% Perpres no 75/2023 Rp3.117,2 triliun.
"Ini artinya belanja kita masih terakselerasi, naik, itu untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terutama belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang di dalam APBN awal di desain Rp1.008 triliun, realisasi sementara Rp1.153,5 triliun atau 115% dari anggaran belanja kementerian lembaga awal," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Adapun belanja pemerintah pusat sepanjang 2023 terealisasi sebesar Rp2.240,6 triliun, turun sebesar 1,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp1.153,5 triliun atau tumbuh sebesar 6,3% secara tahunan, sementara belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp1.087,2 triliun atau turun 9,0%.
Sri Mulyani mengatakan belanja yang mengalami penurunan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas, terutama penurunan harga minyak, sehingga belanja subsidi dan kompensasi energi terealisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.
Kemudian, untuk belanja non K/L realisasinya Rp1.087 triliun atau setara 87% dari APBN awal atau 83% dari Perpres 75/2023. Dibandingkan tahun lalu, belanja non K/L ini mengalami kontraksi 9%.
Realisasi transfer ke Daerah sebesar Rp881,3 triliun atau tumbuh sebesar 8,0% secara tahunan. Realisasi transfer ke daerah juga melebihi target yang ditetapkan dalam APBN dan Perpres No. 75/2023.
(Taufik Fajar)