8 Fakta Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tembus Rp6.350 Triliun

JAKARTA - Utang luar negeri (ULN) mengalami kenaikan pada triwulan IV 2023 berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI).

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2023 diketahui tercatat sebesar USD407,1 miliar setara Rp6.350 triliun atau tumbuh 2,7% (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02% (yoy).

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Februari 2024 pada situs web Bank Indonesia.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai utang luar negeri, ditulis pada Minggu (18/2/2024).

1. Faktor Peningkatan ULN

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik dan dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah.

2. ULN Pemerintah Tembus Rp3.053 triliun

Bank Indonesia telah melaporkan ULN tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2023 sebesar USD196,6 miliar setara dengan Rp3.053 triliun atau tumbuh 5,4% (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

3. Penyebab Kenaikan ULN Pemerintah

Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

4. Pemanfaatan ULN

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).

5. Posisi ULN Pemerintah dan Swasta

Erwin mengungkapkan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV 2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III 2023 sebesar 3,5% (yoy).

6. Kontraksi Pertumbuhan ULN

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 1,8% (yoy).

7. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, karena didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total ULN.

8. Pengoptimalan Peran ULN

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)