JAKARTA - Ternyata ini menu makan siang gratis yang dipatok Rp15.000 per anak. Adapun program makan siang gratis bakal dimasukkan ke dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam program makan siang gratis itu targetnya 1 orang anak mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp15.000 dengan lauk yang disesuaikan ke depannya.
"Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia sebesar Rp15 ribu per orang," ujar Menko Airlangga di Jakarta.
Dia melanjutkan ternyata ini menu makan siang gratis yang dipatok Rp15.000 per anak ini terdiri dari untuk nasi dan lauk pauk saja. Nantinya setiap daerah akan disesuaikan untuk isi sepiring nasinya.
"Itu kan dibuat macam-macam, nanti akan ada pembahasan, ini di luar susu," ujarnya.
Dia merinci, penerima manfaat program makan siang gratis ini targetnya akan menyasar ibu hamil dan balita. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, setidaknya ada sekitar 22,3 juta orang yang potensial untuk bisa menikmati program tersebut.
Selanjutnya, program tersebut rencananya juga bakal menyasar untuk anak TK dengan potensi penerima manfaat sebanyak 7,7 juta orang, sedangkan anak SD dan sederajat sebanyak 28 juta orang, serta anak SMP sebesar 12,5 juta orang.
"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan (makan siang gratis) sesuai dengan tahapan-tahap yang tadi saya sampaikan. Tahun 2025 sudah bisa dimulai tahap awal," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan program makan siang gratis dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.
Namun, dalam dokumen Visi, Misi dan Program Prabowo‐Gibran, program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100% pada tahun 2029.
"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐ Rp 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman melalui keterangan tertulis.
(Rina Anggraeni)