Kebutuhan Investasi Sektor Hunian di IKN Diprediksi Rp150 Triliun

JAKARTA - Kebutuhan biaya investasi sektor hunian di IKN tembus Rp150 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) Agung Wicaksono menjelaskan kebutuhan biaya investasi tersebut untuk melengkapi permintaan hunian dari sektor swasta. Mengingat pembangunan IKN bukan sekedar memindahkan pusat pemerintahan atau PNS nya saja.

"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan untuk hunian itu 600 hektare di IKN, dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp150 triliun," ujar Agung dalam acara market sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan pemerintah menawarkan berbagai skema invetasi mulai dari Invetasi langsung, hingga berbagai risiko lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).

"Kegiatan market sounding untuk proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan atas prakarsa Badan Usaha adalah sebuah bentuk unsolicitid KPBU," sambungnya.

Estimasi kebutuhan biaya investasi tersebut melihat proyeksi populasi di IKN ke depannya. Sebab tidak hanya dihuni oleh para PNS, namun juga pekerja di sektor swasta.

Pada kesempatan yang berbeda, Staff Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Diany Sadiawati mengatakan jumlah populasi di IKN bakal tembus 1,9 juta orang pada tahun 2045 mendatang.

"Tahun 2045, Nusantara diharapkan menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia dengan sekitar 1,9 juta warga yang berarti akan sama dengan jumlah penduduk San Jose, California pada saat ini," ujar Diany dalam pernyataan tertulisnya (18/7).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)