Penjelasan Mendagri soal Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi Jakarta, Terjadi Dualisme Kekuasaan?

Anggota DPD Sylviana Murni menilai, rencana pemberian kewenangan itu harus dipertimbangkan. Dia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara Presiden dengan Wapres. Dia menilai, pemberian wewenangan itu berpotenai timbulkan pecah kongsi antara Presiden dengan Wapres.

Hal itu diungkapkan Sylviana dalam rapat pleno RUU DKJ yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian, serta perwakilan DPD, Kemenkeu, hingga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

"Agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari," kata Sylviana.

(Dani Jumadil Akhir)