Bertemu Tony Blair, Jokowi Bahas Investasi IKN hingga GovTech

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini Kamis (18/4/2024).

"Hari ini saya temani Menteri PAN RB untuk mendampingi Pak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Tadi terjadi diskusi antara Pak Jokowi dan Tony Blair yang kemudian dikerucutkan jadi dua hal penting," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Hal pertama, kata Bahlil, yang dibahas mengenai investasi energi baru terbarukan, carbon storage dan beberapa alur logistik yang baik khususnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Akan ada rencana pembangunan Uni Emirat Arab berupa solar panel di sana, detailnya kami lagi susun," kata Bahlil.

"Tadi kita juga berbicara tadi tentang bagaimana karbon storage yang diputuskan 70-30, 70 dalam negeri sisanya luar negeri. Ini diformulasikan agar supaya menjadi sumber pendapatan negara baru, dan kita bisa kelola untuk berikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia," sambungnya.

Dikesempatan yang sama, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa terkait digital birokrasi Indonesia, dirinya diperintah Presiden Jokowi untuk berkoordinasi dengan Tony Blair.

"Begitu kami diminta oleh bapak presiden mengkoordinasi tranformasi digital Pak Tony Blair ke kantor pak Menteri PAN RB, beliau meyakinkan tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi. Ini terus berjalan," kata Anas.

Anas mengungkapkan bahwa Tony Blair Institute (TBI) juga meminta dalam waktu dekat segera melaunching INA Digital. INA digital sendiri merupakan nama Government Technology (GovTech) Indonesia yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

"Tadi tim TBI minta kalau bisa dalam waktu dekat untuk segera me-launching INA digital sebagai gov tech indonesia untuk segara membantu proses pengintegrasikan dari berbagai sistem layanan," kata Anas.

"Nah sekarang ini begitu banyak aplikasi ada 27 ribu aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat untuk download satu-satu. Dan sekarang kita bekerja keras marathon. Setidaknya untuk 9 kementerian lembaga, salah satunya pendidikan, kesehatan, kemendagri, termasuk kepolisian," ungkapnya.

(Taufik Fajar)