Tukin BPKP Naik Jadi 100%, Jokowi: Tak Boleh Hanya Perbanyak Lampu Merah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Rabu (22/5/2024).

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaikkan tunjangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai bentuk apresiasi kinerja badan yang dipimpin Muhammad Yusuf Ateh itu.

"Tahun lalu seinget saya bulan juni saya menandatangani keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100%. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP, yang harapannya tentu memicu dan memacu kinerja dari BPKP," kata Jokowi dalam sambutannya.

BPKP, kata Jokowi, memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Dirinya mencontohkan BPKP dalam kereta diibaratkan berkontribusi dalam membangun rel dan memastikan kereta sampai tujuan dengan cepat dan tepat.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh itu gak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, jika hanya banyak larangan yang dikeluarkan maka akan memperlambat pembangunan. Padahal dibutuhkan pembangunan yang cepat.

"Karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat. Padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa sasaran dari BPKB bukan mengincar kesalahan tapi mencegah penyimpangan. BPKB, kata Jokowi, seharusnya memberikan arahan yang benar dan membenarkan sejak awal jika ditemukan kekeliruan.

"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang bener yang mana, tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan, 'lah ini keliru diemin aja' mestinya dibetulkan di awal diberi tau di awal ini keliru," kata Jokowi.

"Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya ke sana," tandasnya.

(Taufik Fajar)