Apakah Tapera untuk Biayai Makan Siang Gratis atau IKN? Ini Jawabannya

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak ada hubungannya dengan pembiayaan makan siang gratis atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya," tegas Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko meyakini bahwa dana Tapera akan dikelola secara tranparan dengan hadirnya Komite. "Transparansi ada komite dipimpin Menteri PUPR, anggotanya menteri keuangan menteri tenaga kerja OJK dan badan profesional," kata Moeldoko.

Moeldoko juga menyebut bahwa pengelolaan dana Tapera akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera. Komite Tapera sendiri bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera.

Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.

"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko.

Moeldoko mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri. "Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," tegasnya.

Moeldoko menyebut bahwa pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekalipun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

"Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri," kata Moeldoko.

"Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," sambungnya.