Ribuan Buruh Siap Demo Tolak Tapera

JAKARTA - Demo buruh di depan Istana Negara pada 6 Juni 2024 dilakukan oleh sejumlah pekerja di Jabodetabek. Aksi protes ini merupakan tanggapan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap membebani dan merugikan para pekerja.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun.

"Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD," kata Said.

Said Iqbal mengungkapkan, demo inu akan diikuti oleh gabungan serikat buruh lainnya seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan organisasi perempuan PERCAYA.

"Para buruh akan berkumpul di depan Balaikota pada pukul 10.00 dan bergerak menuju Istana melalui Patung Kuda," ujar Said dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

Dalam aksi tersebut, menurut Said akan mengkritik potensi korupsi dalam pengelolaan dana Tapera dan prosedur pencairan dana yang rumit.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ungkapnya.

Di sisi lain, tidak hanya penolakan terhadap PP Tapera, para buruh juga akan mengangkat berbagai isu lainnya. Mereka menolak biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM).

Menurut Said, tingginya biaya UKT membuat pendidikan semakin sulit diakses oleh anak-anak buruh, menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

"UKT yang mahal menambah beban ekonomi bagi buruh," tegas Said.

Mengenai KRIS BPJS Kesehatan, buruh berpendapat bahwa kebijakan ini akan menurunkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit yang sudah penuh.

"Kami menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini demi pelayanan kesehatan yang adil dan layak," katanya.

Demo ini juga akan menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi buruh, undang-undang tersebut merupakan simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi dengan memberikan kebebasan kepada pengusaha dalam penggunaan kontrak dan outsourcing.

"UU ini menyebabkan upah murah, pesangon rendah, PHK yang mudah, dan jam kerja yang fleksibel," ujar Said.

Buruh juga menuntut dihapuskannya sistem outsourcing yang tidak menjamin kepastian kerja dan upah yang layak.

"Kehidupan buruh menjadi tidak stabil dan penuh dengan ketidakpastian," sambungnya.

Baca selengkapnya: Tolak Tapera, Ribuan Buruh Demo Geruduk Kantor Jokowi di Istana Negara 6 Juni

(Kurniasih Miftakhul Jannah)