Diprotes, Aduan soal Tapera Bakal Meroket Tahun Ini

JAKARTA - Ombudsman mencatat ada 109 laporan sektor perekonomian yang masih ditangani pihaknya. Jumlah itu merupakan akumulasi dari pengajuan masyarakat sejak 2021-2024.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, sepanjang 4 tahun ini sudah menerima 242 laporan. Dari angka itu, 133 atau setara 46,7% laporan sudah diselesaikan alias ditutup. Sementara, 43,3% atau sebanyak 109 laporan yang masih berproses.

“Berapakah jumlah laporan yang ditangani Ombudsman RI, terutama di sektor perekonomian I dari periode 2021-2024? Jumlahnya 242 laporan, dari 242 laporan yang sudah ditutup berapa? Yang sudah ditutup itu jumlahnya sebesar 133 laporan atau 53,3%,” ujar Yeka saat konferensi pers, Jumat (14/6/2024).

“Nah, sisanya sedang berproses 109 laporan. Nah, biasanya orang konsen ‘ini yang berproses yang mana saja?’ Nah ini saya sampaikan kepada publik,” paparnya.

Yeka merinci, pada 2021 pihaknya menerima 10 laporan. Jumlah pengaduan masyarakat naik pada 2022 menjadi 43 laporan. Namun turun menjadi 30 di 2023 dan di tahun ini ada 26 laporan.

“Kepada pak Andi, kan soalnya Bappenas katakan jangan sampai ada black lock, nah ini saya sampaikan fair-fair-an saja, ternyata kami masih menangani 10 laporan di tahun 2021. Ada 43 laporan di tahun 2022, yang saat ini sedang berproses, ada 30 laporan yang diadukannya dari 2023,” beber dia.

Pada paruh kedua 2024, lanjut Yeka, Ombudsman memperkirakan akan ada kenaikan laporan. Pasalnya, akhir-akhir ini banyak persoalan yang bermunculan, salah satunya soal protes penetapan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang diperluas hingga ke karyawan swasta.