Luhut Kembali Sebut OTT KPK Kampungan! Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindakan kampungan.

Luhut menilai ada opsi lain yang lebih baik dalam melawan korupsi. Salah satunya melalui sistem digitalisasi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).

"Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan," kata Luhut di hadapan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Luhut meyakini, dengan adanya Simbara maka seluruh hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan akan bisa dipantau dalam satu sistem. Selain itu, perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah diharapkan tindakan korupsi di sektor minerba bisa dicegah.

"Saya percaya dengan ini dilakukan efisiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Kalau kita hanya tanda tangan pakta integritas segala macam, berdoa panjang panjang sampai kapan-kapan, korupsi jalan aja. Karena apa? Dia bisa bertemu dia bisa negosiasi," ujar Luhut.

Namun demikian, diakui Luhut bahwa implementasi Simbara untuk komoditas timah dan nikel terbilang lambat. Namun, kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menjadi cambuk yang mempercepat pengintegrasian mineral timah dan nikel ke sistem Simbara tersebut.

"Kejadian yang di korupsi yang di timah itu, dorong kami mempercepat proses ini," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)