Puan Titipkan Ini untuk APBN Prabowo di 2025

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menitipkan sejumlah hal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya. Di antaranya, APBN harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Tahun 2005 – 2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P)," ujarnya, di Sidang Paripurna ke-1 Periode 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Karena 2025 menjadi tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya. Oleh karena itu, di dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluasluasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025.

"DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan, yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden," ujarnya.

Selain itu, Puan menekanan kepada Pemerintahan Baru bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi.