Jokowi Heran Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi Tak Berjalan Cepat, Urus Izin hingga 6 Tahun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024, Jakarta pada hari ini. Dalam sambutannya Jokowi berharap forum tersebut dapat menghasilkan terobosan yang bisa menjadi titik tengah atau berbagi keuntungan yang seimbang.

"Saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan segera dilakukan pengerjaan," kata Jokowi, Rabu (18/9/2024).

Jokowi juga berharap langkah besar transisi hijau dapat dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

"Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi, setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta satu atau dua, setahu saya. Tadi sudah tambah lima, saya kira sangat baik," kata Jokowi.

"Sehingga kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, mewujudkan akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik," sambungnya.

Jokowi merasa heran dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tidak berjalan secara cepat padahal banyak investor yang mencari energi hijau. Tenyata, urusan perizinan yang menjadi persoalan.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, saya, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi.

"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," tambahnya.

Jokowi meyakini jika harus menunggu untuk memulai konstruksi 5-6 tahun, dirinya menyebut para investor bisa menolak untuk berinvestasi.

"Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11% yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, dan melakukan transisi ke energi hijau.

"Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat, kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri, memiliki kalkulasi sendiri, memiliki pertimbangan-pertimbangan baik urusan turnover, masalah yang berkaitan dengan keuntungan, dan yang lain-lainnya," kata Jokowi.

Dia menyebut bahwa perubahan iklim harus menjadi masalah bersama baik di negara maju ataupun negara berkembang.

"Inilah yang harus dipikirkan bersama. Namun demikian, masalah perubahan iklim ini adalah masalah kita bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, baik itu pemerintah di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, dari para peneliti, maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi," tandasnya.

(Taufik Fajar)