Apakah 2025 Masih Ada Honorer?

JAKARTA - Apakah 2025 masih ada honorer? Di tahun 2025 status tenaga honorer di lingkungan pemerintahan akan dihapuskan. Hal ini berlaku untuk seluruh level pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

1. Tenaga honorer dihapus

Dengan kebijakan ini, tenaga honorer yang selama ini berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan administrasi dan operasional pemerintah akan kehilangan status mereka sebagai pegawai honorer. Tetapi, mereka tidak akan diberhentikan begitu saja tanpa kejelasan.

2. PPPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa tenaga non-ASN memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan status honorer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memastikan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat segera mendaftar seleksi calon PPPK periode kedua sebelum tenggat waktu pada 31 Desember 2024.

3. PPPK Penuh dan Paruh Waktu

Dalam proses ini, dua kategori PPPK akan diberlakukan, yaitu PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

PPPK penuh waktu akan bekerja dengan jam kerja reguler sebagaimana pegawai ASN pada umumnya. Sementara PPPK paruh waktu akan bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel, tetapi tetap diberikan penghasilan yang sesuai dengan gaji mereka saat ini.

4. Tujuan penghapusan tenaga honorer

KemenPAN-RB menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pemerintahan sekaligus memberikan kepastian status bagi tenaga honorer. Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran bagi gaji tenaga non-ASN hingga proses pengangkatan mereka sebagai PPPK selesai.

Dengan adanya kebijakan ini, tenaga honorer tidak perlu khawatir akan diberhentikan secara sepihak. Sebaliknya, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan status yang lebih jelas dan hak-hak yang lebih terjamin sebagai bagian dari tenaga kerja di lingkungan pemerintah.

(Dani Jumadil Akhir)