JAKARTA - Jaringan Rakyat Pantura (JRP) yang merupakan kelompok nelayan menyebut pagar laut yang dibangun di laut Tangerang, Banten merupakan hasil swadaya atau patungan antar warga sekitar.

Perwakilan JRP Shandi Martha Praja menceritakan pada awal terlihat adanya pembangunan pagar laut dan menjadi polemik di tengah masyarakat, JRP melakukan observasi langsung untuk mengetahui siapa yang membangun. Maka diketahui yang membangun adalah swadaya masyarakat.

Meski demikian, Shandi mengaku belum dapat menyebut siapa saja pihak-pihak yang ikut patungan untuk membiayai pembangunan pagar laut sepanjang 30 KM itu. 

"Saya tidak punya kapasitas itu untuk memastikan berapa dan siapa saja, swadaya masyarakat itu kan kalau di lapangan seperti patungan saja, yang ada uang ngasih, tidak ada ya sudah," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (13/1/2025).

1. Alasan Membangun Pagar Laut 

Berdasarkan investigasi yang dilakukan JRP, Shandi menyebut salah satu alasan nelayan membangun pagar laut itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebab ada kerang hijau yang bisa dipanen dari pembangunan pagar-pagar bambu itu.

Shandi mengatakan tidak masalah jika pagar laut yang dibangun dari swadaya masyarakat itu akan dibongkar oleh Pemerintah. Sebab para nelayan dinilai tidak akan mampu untuk melarang tindakan negara.

"Silahkan saja kalau memang mau dibongkar, kalau kita kan tidak punya kapasitas untuk melarang negara. Tapi negara juga harus bisa pertimbangkan, ekosistem laut yang tumbuh juga di bambu itu," kata Shandi.

"Negara juga harus mepertimbangkan, bahwa bambu itu ditumbuhi kerang hijau dan dipanen oleh masyarakat, kemudian masyarakat atau nelayan punya penghasilan tambahan, itu juga harus dipertimbangkan," tambahnya.

2. Harapan ke Pemerintah 

Shandi berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para nelayan yang berada di pesisir yang saat ini penghasilan dari tangkapan lautnya mulai berkurang. Sehingga mereka mencari pendapatan negara dengan memanen kerang dari bambu yang ditanam.

"Artinya negara sejauh ini belum hadir dalam urusan kesejahteraan nelayan. Jadi kalau mau dibongkar, disegel, ya silahkan-silahkan saja," pungkasnya.

(Taufik Fajar)