Ternyata Ini Akar Masalah Truk ODOL, Ancam Keselamatan Transportasi

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memberantas kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Load Over Dimension (ODOL) untuk mendukung keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Proses sosialisasi Zero ODOL pun dilakukan hingga satu bulan ke depan. 

Plt Direktur Utama Jasa Raharja Rubi Handojo, menyampaikan komitmen Jasa Raharja untuk mendukung segala upaya menuju transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan, termasuk Indonesia Menuju Zero ODOL.

“Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Insya Allah akan memberikan dampak bagi keselamatan bertransportasi,” ujar Rubi, Senin (9/6/2025). 

Perwakilan BPJT yang juga Akademisi Sonny Sulaksono Wibowo menekankan, pentingnya regulasi dan edukasi kepada pengemudi sebagai salah satu titik lemah dalam penanganan ODOL.

“Solusi kendaraan ODOL itu harus berangkat dari road map yang jelas. Yang sudah dilakukan Kakorlantas itu luar biasa dengan melakukan pendataan. Tapi akar masalah ODOL ada di pengemudinya juga. Pemahaman mereka tentang packaging barang dan bagaimana membawa barang-barang berbahaya masih sangat rendah. Ternyata
tidak ada regulasi secara khusus untuk pengangkutan B3. Ini juga harus dipikirkan,” ungkap Sonny.

Sementara itu, Ketua Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) Andyka Kusuma menyoroti pentingnya penyusunan road map yang terukur dan berorientasi pada dampak sosial-ekonomi.

“Keselamatan terkait kendaraan ODOL ini memang perlu di-highlight dan akhirnya road map-nya terlihat pada hari ini. Kerugian akibat kendaraan ODOL bukan hanya materi, tapi accident cost juga menjadi parameter, baik secara ekonomi dan secara sosial. Jadi angka-angkanya mungkin berkali lipat dari apa yang terdapat dalam
laporan kepolisian. Menurut penelitian, potensi yang hilang secara ekonomi itu sekitar 9 miliar jika ada anggota keluarga di usia 40-an tahun yang meninggal,” jelasnya.

Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani mengatakan percepatan proses menuju Zero Over Dimension & Over Loading perlu dilakukan untuk mencegah dan menghentikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut.

"Ini merupakan rakor lanjutan dalam rangka merencanakan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan dalam waktu yang secepatnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kendaraan seperti itu menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik risiko kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan hingga menyebabkan penggunaan BBM yang sangat besar," ujarnya. 

Yani menjelaskan Ditjen Hubdat akan melakukan sejumlah langkah strategis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses menuju berlalu lintas yang bebas angkutan lebih muatan dan lebih dimensi.

"Pemerintah berkomitmen akan membuat langkah-langkah strategis yang diawali dengan sosialisasi, selanjutnya pelaksanaan tahap peringatan, tahap penindakan, perbaikan fasilitas penimbangan, hingga integrasi data dokumen kelengkapan kendaraan barang secara elektronik. Ini langkah kolaboratif dan sinergis yang sangat bagus untuk diterapkan," paparnya.

(Feby Novalius)