Gaji Anggota DPR Jadi Sorotan di Tengah Lonjakan Anggaran 2026

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2026. Anggaran tersebut naik signifikan dan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), alokasi anggaran DPR itu melonjak 47,8% dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka ini bahkan melonjak hingga 83%.

Kenaikan anggaran ini pun disorot publik, mengingat isu seputar tunjangan dan fasilitas anggota dewan menjadi perbincangan saat ini. Banyak yang mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan prioritas pembangunan yang padat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup gaji dan tunjangan bagi anggota DPR, Aparatur Sipil Negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi.

"Dalam RAPBN tahun 2026, anggaran DPR RI direncanakan sebesar Rp9,9 triliun yang terdiri dari belanja operasional antara lain mencakup pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrasi anggota, serta untuk belanja nonoperasional, antara lain untuk memberikan dukungan administratif Setjen DPR RI, melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI," tulis Sri Mulyani dalam dokumen tersebut.

Menurutnya, anggaran ini juga akan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang Polhukam, serta fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang Ekkuinbangkesra.

Anggaran DPR terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2021, alokasi anggaran DPR tercatat sebesar Rp5,41 triliun dan sedikit meningkat menjadi Rp5,6 triliun pada 2022. Kenaikan berlanjut pada 2023, mencapai Rp6,01 triliun, meskipun sempat turun tipis menjadi Rp5,94 triliun pada 2024.

Peningkatan tajam terjadi pada 2025 dengan anggaran sebesar Rp6,69 triliun, dan puncaknya pada RAPBN 2026 yang diusulkan mencapai Rp9,9 triliun. Kenaikan drastis ini mencerminkan lonjakan anggaran yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Selain kenaikan anggaran, merujuk pada RPJMN 2025–2029 serta Rencana Strategis DPR, anggota dewan juga merencanakan kebijakan strategis untuk 2026, seperti penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR juga berencana meningkatkan peran diplomasi parlemen serta memperbaiki tata kelola kelembagaan dan layanan Sekretariat Jenderal agar lebih profesional, akuntabel, dan modern.

(Feby Novalius)