MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan PT Pertamina (Persero) menjadi sorotan setelah adanya perdebatan soal realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi, salah satunya ke Pertamina. Purbaya pun membantah klaim dari BUMN bahwa masih ada tunggakan subsidi untuk 2024.
Purbaya menyoroti akar masalah membengkaknya subsidi energi yang terus naik dari tahun ke tahun. Menurutnya, masalah utamanya adalah ketergantungan Indonesia pada impor BBM, khususnya solar dan diesel, yang angkanya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.
Purbaya pun mempertanyakan kelambanan pembangunan kilang baru di Indonesia selama puluhan tahun terakhir.
Berikut fakta-fakta menarik Purbaya dan Pertamina yang menjadi sorotan di pekan ini, Sabtu (4/10/2025):
"Kita banyak impornya, sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak krisis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru," ungkap Purbaya.
Menkeu meminta anggota dewan untuk ikut menekan PT Pertamina (Persero) agar segera merealisasikan proyek pembangunan kilang.
Purbaya bercerita, saat masih menjabat sebagai Deputi di Kemenko Marves (Mei 2018 hingga September 2020), ia pernah menekan Pertamina untuk membangun kilang.
"Waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga," pintanya.
Bendahara Negara ini juga menegaskan, Indonesia mengalami kerugian besar akibat impor produk minyak, terutama dari Singapura.
Purbaya menyatakan bahwa saat ini, perannya sebagai Menteri Keuangan bukan hanya menyetujui pembayaran subsidi, tetapi juga mengawasi kinerja BUMN, termasuk Pertamina, dalam menjalankan proyek yang diusulkan untuk efisiensi dan pengurangan impor.
"Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan nyuruh bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa nggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau nggak kita potong uangnya juga Pak," ancam Purbaya.
Purbaya mempersilakan BUMN yang merasa belum menerima dana untuk segera menghadap Kemenkeu.
"Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak," tantangnya.
Mengenai subsidi tahun berjalan (2025), Purbaya mengakui triwulan pertama dan kedua masih ada yang belum dibayarkan, namun pihaknya memastikan akan disalurkan penuh pada bulan Oktober sesuai prosedur yang berlaku.
Di awal pemaparannya, Menkeu Purbaya menyetujui pandangan Komisi XI bahwa subsidi adalah alat untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar.
"Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," ujar Purbaya.
Namun, ia juga mewanti-wanti bahwa salah sasaran dalam penyaluran subsidi justru bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Oleh karena itu, BUMN diminta lebih berhati-hati dalam menyalurkan subsidi.
(Feby Novalius)