Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026

JAKARTA  - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengungkapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 pada Rapat Kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan pemetaan strategis Danantara melalui roadmap Danantara Investment Management (DIM) sudah berada di jalur yang benar. Terutama karena mengusung mandat ganda yaitu menghadirkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional.

“Kami melihat Danantara mulai menunjukkan bentuk sebagai sovereign wealth fund yang modern dan profesional. Arah investasinya terukur, diversifikasi portofolionya kuat, dan orientasinya jelas untuk kepentingan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/12/2025).

Dia juga menyoroti pendekatan kehati-hatian Danantara dalam merancang strategi portofolio. Dengan kombinasi investasi strategis jangka panjang dan aset privat berarus kas stabil, Misbakhun menilai Danantara sedang membangun fondasi yang solid. 

"Model seperti ini penting agar aset negara dikelola dengan prudent, tetapi tetap agresif pada sektor-sektor yang punya multiplier effect besar,” kata dia.

Misbakhun menyatakan dua proyek strategis yang dipaparkan Danantara, Proyek Kampung Haji di Makkah dan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WtE), menunjukkan kemampuan lembaga tersebut dalam menyusun investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil, tetapi juga menyelesaikan persoalan publik.

Terkait Proyek Kampung Haji di Makkah, Misbakhun menilai langkah Danantara relevan dengan kebutuhan jamaah haji Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia. 

Proyek yang diproyeksikan membuka hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia itu dianggap punya efek ekonomi yang besar. 

"Ini contoh konkret bagaimana investasi luar negeri bisa kembali memberikan manfaat langsung ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, untuk proyek WtE, Misbakhun menyebut Danantara memainkan peran penting dalam isu ketahanan energi dan darurat sampah. 

Dia menilai proyeksi dampak ekonomi proyek WtE, mulai dari penciptaan 3.500–4.500 lapangan kerja hingga kontribusi Rp1,6 triliun per tahun pada PDB, menunjukkan kesiapan Danantara menggarap sektor dengan dampak struktural yang besar. 

"Jika Danantara bisa mengeksekusi proyek-proyek seperti WtE secara konsisten, ini akan memperkuat fondasi energi bersih Indonesia,” katanya.

Dalam rapat kerja, Komisi XI juga memberi perhatian pada penjelasan Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, mengenai tata kelola dan kesiapan eksekusi. 

Misbakhun menilai penekanan pada governance, transparansi, dan kualitas uji tuntas menunjukkan keseriusan Danantara dalam mengelola aset publik. 

“Visi Danantara sudah mulai terlihat dalam cara mereka mengelola risiko dan menilai kelayakan proyek. Ini penting, karena sovereign wealth fund harus punya standar governance yang tidak kalah dari lembaga global,” tuturnya.

Misbakhun menegaskan mendukung penuh langkah Danantara dalam menjalankan mandatnya sebagai sovereign wealth fund Indonesia.

Menurutnya, kombinasi peran Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM) sudah bergerak ke arah yang semakin padu, baik dalam restrukturisasi aset BUMN maupun pengembangan investasi strategis nasional.

“Danantara ini masih muda, tapi RKAP 2026 menunjukkan lembaga ini mulai menemukan ritmenya. Tugas kami memastikan Danantara terus berjalan dalam koridor tata kelola yang kuat, dan kami melihat fondasinya sudah mulai terbentuk,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)