Reaksi Menhub soal Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub Gegara Pajak Kapal Asing

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ancaman ini gara-gara potensi pungutan pajak kapal asing kerap lolos di pelabuhan.

Menhub siap untuk mengintegrasikan bukti pembayaran pajak sebagai persyaratan izin berlayar, sehingga jika kapal asing belum menunjukan bukti pembayaran pajak, maka surat perintah berlayar (SPB) tidak akan diterbitkan. Hal ini dinilai akan efektif untuk menyaring kapal-kapal asing yang selama ini lolos dari pengenaan pajak.

"Kalau memang ada pajak yang bisa ditingkatkan di sektor itu, itu call-nya Kemenkeu. Karena yang berhak menetapkan pajak dan sebagainya kan Dirjen Pajak tentunya, bukan Kemenhub," ujarnya saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Dia menilai, aturan soal pengenaan pajak kapal asing yang masuk ke Indonesia sudah ada. Namun pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal sehingga belum berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Pengoptimalan tersebut yang menurutnya perlu mengintegrasikan SPB dengan bukti pembayaran pajak.

"Penerbitan surat berlayar memang ada requirement-nya, sebelum diterbitkan surat belayar ada dokumen yang harus dipenuhi oleh kapal. Seperti misal dokumen kepabeanan, imigrasi, karantina. Kalau itu sudah dilengkapi sebelum berlayar, maka surat berlayar bisa diberikan," kata Menhub.

"Kemudian kalau itu (bukti bayar pajak) dimasukan sebagai syarat untuk berlayar untuk meningkatkan penerimaan pajak, kami sih silakan saja. Bagaimana penerapannya, apa yang menjadi target dari Kemenkeu, kita ikut aja. Bahwa misal ada syarat tambahan sebelum kapal berangkat, kita akan ikuti," tambahnya.