JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan alasan impor 105.000 unit pick-up 4x4 dan kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Merah Putih. Menurut Joao, keputusan impor didorong oleh harga, kualitas, dan ketersediaan produk serupa yang terbatas di dalam negeri.
Dari sisi harga, kendaraan impor dari India dinilai lebih kompetitif dibandingkan produk dari pabrikan lain. Selain lebih murah, kendaraan tersebut diklaim memiliki kualitas setara.
“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif, hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini sangat andal dan berkualitas,” kata Joao dalam keterangannya kepada awak media, dikutip Minggu (22/2/2026).
Joao menambahkan, Agrinas harus menyiasati keterbatasan dana dari program Koperasi Merah Putih. Pembelian kendaraan impor ini dianggap sesuai dengan kemampuan finansial program unggulan Prabowo Subianto yang digadang-gadang menjadi ceruk baru ekonomi lokal.
“Kalau saya tidak pintar-pintar mencari harga yang bagus dan barang yang berkualitas, dananya tidak cukup. Dengan impor dari India, Indonesia mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama petani,” jelas Joao.
Di sisi lain, Joao ingin mendiversifikasi pasar kendaraan pick-up dan truk, agar tidak selalu bergantung pada produk arus utama. Mengenai kualitas, ia menegaskan pengguna yang akan menilai.
Joao juga menyatakan telah mempertimbangkan kendaraan produksi dalam negeri. Beberapa pengadaan memang sudah dibeli dari pabrikan lokal, namun ketersediaan produk arus utama menjadi kendala.
“Semua produk dalam negeri untuk truk roda enam sudah habis. Coba sekarang beli Kino pick-up atau Mitsubishi Canter, sudah tidak tersedia. Harus menunggu paling cepat satu tahun,” ujarnya.
Joao memastikan, keputusan membeli kendaraan impor dari India telah diketahui pihak pemerintah pusat, termasuk Danantara yang menyediakan anggaran pengadaan.
(Feby Novalius)