JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas swasembada dan ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan porsi pendapatan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Bahlil melaporkan sejumlah perkembangan strategis di sektor ESDM, di antaranya adalah terkait harga minyak mentah Indonesia dan penataan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
"Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude (minyak) terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," ujar Bahlil di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Terkait dengan pertambangan, Bahlil menyampaikan bahwa akan dilakukan penataan perizinan pertambangan agar pembagian porsi untuk negara dapat lebih optimal. Penataan tersebut akan berlaku bagi izin pertambangan eksisting, maupun izin yang baru.
"Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita," kata dia.
"Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," ujarnya.
Bahlil juga mengatakan bahwa, dengan penataan pertambangan ini, pendapatan negara dibidik lebih besar daripada sebelumnya. Sebab, selama ini profitabilitas dari hasil tambang yang dikeruk industri tidak signifikan kembali ke kas negara.
"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," tutur Bahlil.
(Dani Jumadil Akhir)